Ide membuat rujukan balik dari RS ke puskesmas didasarkan pemikiran saya
untuk menghemat biaya yang dikeluarkan pasien/program BPJS, menghemat waktu
tempuh ke balai kesehatan, tepat fasilitas, tepat penanganan dan tepat obat. Rujuk
balik sangat diperlukan saat ini demi menekan biaya yang dikeluarakan pasien,
kenapa biaya dapat ditekan? Karena yang semestinya cukup/sudah bisa ditangani
oleh puskesmas teryata masih ditangani oleh RS, tentu saja disini RS dengan
protap yang ada tidak memungkinkan merujuk balik pada puskesmas.
Lebih mahalnya RS dibandingkan dengan puskesmas dapat dimaklumi karena
peralatan, sumber daya manusia, fasilitan bangunan dan penunjang lainya lebih
komplek dari pada puskesmas. Kompleknya RS membawa kosenkuasi biaya oprasional yang
sangat besar. Imbasnya tentu saja harga pelayanan kesehatan yang didapat pasien
lebih mahal apalagi jika pasien yang seharusnya tidak perlu rawat inap tetapi
mendapat penangan yang mengharuskan rawat inap.
Pasien apakah yang bisa dirujuk balik oleh suatau rumah sakit ke
puskesmas? Tentu prinsip perujukan berlandasan bahwa pasien itu sudah mampu
ditangani oleh puskesmas. Contoh kasus seseorang mengalami diare parah
kehilangan banyak cairan tubuh sehingga
memerlukan rawat inap. Setelah keadaan pasien pulih dan diizinkan pulang maka
bisa diberikan rujukan balik untuk kontrol ke puskesmas. Tidak perlu lagi harus
datang jahu-jahu ke rumah sakit untuk kontrol mengingat puskesmas sudah mampu menangani. Pasien yang mendapat rujuk
ke puskesmas pasti juga senang karena tidak perlu melakukan perjalanan jahu.
Keefektifan waktu lebih baik serta lebih tepat penangan, tepat fasilitas, tepat
obat dan biaya pasti dapat ditekan.
Permasalan-nya disini pemerintah harus siap karena kita tahu puskesmas
berada di naungan dinas kesehatan, jadi pemerintah harus menyiapkan apa saja
persaratan yang harus dipenuhi RS untuk bisa rujuk ke puskesmas. Selain itu
puskesmas tipe apa saja yang dapat menerima rujukan, sehinga perlu dipilah lagi
menjadi beberapa kelompok rujukan. Seperti suatu penyakit dapat ditangani di
puskesmas “A” tetapi tidak boleh jika puskesmas “B” atau penyakit batuk bisa di
tangani di setiap puskesmas.
Campur tanggan pemerintah sangat penting bisa atau tidaknya program ini berjalan.
Pemerintah perlu membuat tim kecil, paling tidak berangotakan (perwakilan) dari
kementrian kesehatan, badan penyelengara jaminan kesehatan, ikatan dokter
Indonesia (IDI), perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia (PERSI) dan
kementrian kordinator bidang perekonomian. Tugas tim kecil ini mengaji secara
mendalam tentang kemungkinan dilaksanakannya rujuk balik. Jika diyatakan dapat
dijalankan atau berpotensi berhasil. Tahap berikutnya mengambil sempel dari
beberapa RSUD di jawa, kalimatan, irian jaya, sumatra dan sulawesi untuk
menjalankan program. Setelah program berjalan kurang lebih tiga bulan dilakukan
evaluasi, dimana saja kendala dan kekuranganya.
Dalam evaluasi yang dilakukan dianalisa apa yang menjadi kendala selama
tiga bulan program berjalan. Setelah semua data didapat dan teridifikasi faktor
apa saja yang berpengaruh. Kemudian dilakukan sidang (musyawarah) untuk
menentukan sikap apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah.. Sikap yang
diambil dari tim di uji lagi selama satu bulan serta diefaluasi, akhirnya
dijadikan laporan untuk dipersentasikan pada mentri kesehatan. Keputusan akhir
ditanggan mentri kesehatan perlu tidaknya dilanjutkan program rujuk balik di
seluruh Indonesia.
Maaf sebesar-besarnya jika saran saya kurang
berkenang di hati semuanya
Semoga dapa memberikan sedikit pencerahan
untuk kita semua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar